Jokowi Tak Lanjutkan Proyek Jembatan Selat Sunda, Kenapa?

Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago menyebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak memasukkan Jembatan Selat Sunda sebagai proyek infrastruktur prioritas. Apa alasannya?

Andrinof mengatakan, ada beberapa alasan yang mendasari proyek ratusan triliun rupiah ini tidak masuk dalam program infrastruktur yang dibangun dalam pemerintahan Jokowi-JK.

‎"Sampai sekarang tak pernah ada pernyataan dari Bapak Presiden akan memajukan itu ke dalam program proyek infrastruktur‎," tuturnya saat berbincang dengan media di kantor Bappenas, Jakarta, Jumat (31/10/2014).

‎Andrinof mengatakan, Presiden Joko Widodo khawatir proyek ini malah mematikan identitas Indonesia sebagai negara maritim. Seharusnya transportasi laut yang lebih dikembangkan daripada darat.

‎"Beliau khawatir dampaknya pada 2 hal. Pertama mematikan identitas negara maritim karena di Selat Sunda itu adalah jalur penyebrangan terpadat di Nusantara. Kalau penyebrangannya dimatikan, itu akan mematikan (identitas)," papar Andrinof‎.

Alasan kedua, lanjut Andrinof, adalah jika proyek jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera ini jadi dibangun, itu malah bersebrangan dengan program pemerataan pembangunan dari Sabang sampai Merauke.

‎"Kita harus menghentikan berpikir paradoks. Kita berpikir menghapus ketimpangan tapi malah menambah ketimpangan. ‎Katanya mau pemerataan, tapi kita bikin mega proyek yang membuat ekonomi semakin terkonsentrasi di bara‎t," tegasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, secara tidak langsung dibangunnya jembatan ini akan semakin memperburuk keadaan kurang pasok perumahan (backlog) yang mencapai 15 juta unit.

Andrinof menganalisis, sebuah mega proyek akan bisa mendongkrak harga lahan yang nantinya berimbas pada mahalnya harga rumah. Apalagi konsesi proyek tersebut dikuasai oleh perusahaan besar. Menurutnya akan semakin sulit masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa membeli rumah.

"Penguasaan lahan oleh perusahaan besar akan mendongkrak harga rumah menjadi semakin tidak terjangkau. Jadi ke depan kita harus betul-betul membangun itu untuk apa. Dalam sidang kabinet perdana kemarin, pesan pertama adalah tentang arah pembangunan yaitu jika ini membangun untuk manusia dan pembangunan," jelasnya.

(zul/hds)