Kabar banyaknya kepala daerah yang secara beramai-ramai menolak pengesahan RUU Pilkada rupanya tak mengecualikan kader dari partai manapun, termasuk Partai Amanat Nasional (PAN). Walaupun begitu, PAN rupanya memiliki cara tersendiri untuk menegur kadernya yang secara terang-terangan menolak rancangan UU tersebut.
"Oh nggak sampai kesana. Ya paling diingatkan, boleh buka pendapat, tapi jangan kemudian menantang. jadi jangan seperti Ahok itu loh, itu nggak bisa," ujar Ketua Majelis Pertimbangan PAN, Amien Rais, usai rapat dengan sejumlah kader di Kantor DPP PAN, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2014).
Dirinya juga mengaku tak akan mempercayai kabar yang mengatakan ada beberapa kadernya yang berani mengundurkan diri karena secara jelas menolak disahkannya rancangan UU Pilkada, dimana kepala daerah akan dipilih oleh anggota DPRD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hari ini, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menolak pengesahan RUU Pilkada dengan opsi pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Sebagian dari mereka, ramai-ramai menentang keputusan partainya di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.
Di antara pemimpin daerah yang hadir, kata Isran, ada Bupati Kepahiang Bando Amin, Bupati Samosir Mangindar Simbolon, Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Soekirman, dan Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah. Sementara wali kota yang datang ada Wali Kota Bogor Bima Arya, Wali Kota Manado G.S Vicky Lumentut dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.
Dari nama-nama tersebut, tak sedikit yang berlatar belakang dari partai yang tergabung dalam koalisi Merah Putih. Mereka tak gentar melawan keputusan partai dan menyatakannya secara terbuka.
(rni/rvk)
