TEMPO.CO, Jakarta - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Anies Baswedan, berencana menerapkan konsep open government bila terpilih dalam pemilihan kepala daerah DKI 2017. Menurut Anies, open government di Jakarta baru sebatas penerapan teknologi.
Rencana tersebut ditanggapi beragam dari sejumlah pihak. Salah satunya pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono. Direktur Jenderal Otonomi Daerah di Kementerian Dalam Negeri itu menyebutkan bahwa dalam tata kelola pemerintahan dikenal good governance. Sejauh ini, menurut Sumarsono, Jakarta merupakan daerah yang paling transparan.
Baca Juga:
Simak: Anies Nilai DKI Kurang Transparan, Plt Gubernur: Jakarta Terbaik
Anies menjelaskan, ada perbedaan antara good governance dengan open government. "Good governance adalah sebuah konsep maju berkembang tahun 90-an. Sesudah era digital, tahun 2000-an ke atas itu, ada era baru namanya open government," kata Anies di Jalan Lebak Bulus II Dalam, Jakarta Selatan, Selasa, 28 Maret 2017.
Konsep open government, ujar Anies, memiliki tiga komponen, yaitu transparansi, partsipasi, dan kolaborasi. Ia menjelaskan, transparansi ialah semua yang dikerjakan pemerintah, mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaksanannya, bisa diketahui publik. Misalnya, jika ada warga yang ingin mengetahui lokasi titik banjir.
"Nah kalau pemerintah transparan, enggak ada yang disembunyikan tuh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana tidak usah pusing nyari informasi karena infonya tersedia," ujarnya.
Baca: Pilkada DKI Putaran Kedua, Beda Gaya Kepemimpinan Ahok dan Anies
Adapun partisipasi dalam open government, Anies menjelaskan, dalam proses penyusunan rencana, eksekusi sampai evaluasi itu melibatkan masyarakat dan sejumlah institusi. Sementara kolaborasi, menurut Anies memiliki pengertian bekerjasama dengan banyak pihak mengenai apa yang dikerjakan pemerintah.
Dulu, kata Anies, hanya pemerintah yang kerja dengan menjalankan prinsip good governance. "Sekarang sudah masuk era yang baru. Eranya era open government," katanya.
Konsep open government, Anies menuturkan sudah banyak diterapkan di sejumlah negara. Jakarta sendiri, lanjut dia, sudah memulai dengan transparansi melalui open data. Namun, open data bukan berarti open government. Sebab, open government harus melibatkan partisipasi dan kolaborasi.
Karena itu, Anies menganggap wajar bila ada pihak-pihak yang masih terkaget-kaget dengan rencana open government. "Justru ini tawaran kami buat warga Jakarta. Anies-Sandi menawarkan pembaruan, pendekatan state of the art. Bacaannya mengikuti perubahan zaman," kata Anies.
FRISKI RIANA
