Network
.jpg)
SIDOARJO, (PR).- Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali dinobatkan sebagai Provinsi berkinerja terbaik/tertinggi secara nasional. Hal ini berdasarkan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) 2016 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2015 oleh Kementerian Dalam Negeri.
Penghargaan tertinggi dari pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI (Menkopolhukam) Wiranto yang mewakili Presiden RI Jokowi, kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Selasa, 25 April 2017. Penyerahan oleh Wiranto yang didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo itu berlangsung pada puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke XXI tahun 2017, yang dipusatkan di Alun-alun Kota Sidoarjo.
Penghargaan tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-10241 Tahun 2016 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2015. Pemprov Jabar bersama dengan Pemprov Jatim dan Pemprov Kalimantan Timur menjadi tiga besar Provinsi berkinerja terbaik nasional.
Disusul masing-masing 10 daerah terbaik nasional tingkat Kabupaten dan Kota dari 415 Kabupaten dan 93 Kota yang dinilai. Adapun di Jawa Barat, Pemerintah Daerah yang berkinerja terbaik secara nasional diraih oleh Kota Depok, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Banjar dan Kabupaten Kuningan.
Diraihnya penghargaan dua kali berturut-turut ini membuat Jabar berpeluang besar untuk meraih Parasamya Purna Karya Nugraha bila tahun berikutnya mampu mempertahankannya.
"Alhamdulillah kita sudah dua kali berturut-turut mudah-mudahan tahun depan kita raih lagi maka menjadi Parasamya Purna Karya Nugraha," ujar Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, usai menerima penghargaan, seperti dilansir dalam siaran pers yang diterima PR.
Dia mengungkapkan, program-program inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang telah diterapkannya berjalan dengan sukses. Seperti tiga aplikasi pelayanan publik yang baru baru ini telah diadopsi oleh 17 Provinsi di Indonesia dan menjadi pilot project KPK dalam pencegahan tindak korupsi. Aplikasi tersebut adalah pelayanan perizinan terpadu satu pintu, aplikasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Online berbasis tunjangan perbaikan penghasilan pegawai dan aplikasi e-samsat.
"Kami bersyukur karena program yang kami buat berjalan baik. Awalnya sama sekali tidak diniatkan untuk dapat penghargaan, tapi ternyata pengakuan dari berbagai pihak di luar dugaan kita, tentu ini menyuntik jajaran Pemprov berkinerja lebih semangat lagi," ungkapnya.
.JPG)
Dalam penilaian untuk tahun ini, kriteria yang dinilai jauh lebih lengkap dengan ratusan indikator sehingga kompetisi antar daerah pun semakin ketat. Demikian disampaikan Taufik Budi Santoso, Kepala Biro Otda dan Kerjasama Pemprov Jabar yang juga hadir mendampingi Gubernur.
"Kriteria yang dinilai tahun ini lebih lengkap namun tetap akurat. Kompetisi antar daerah juga mejadi sangat nampak kita rasakan, namun Jabar masih konsisten mempertahankan pencapaian kinerja tahun sebelumnya", ujar Taufik.
Dia mengungkapkan, dalam penilaian LPPD kali ini Jabar meraih skor 3,1760. Hanya terpaut tipis dengan Jatim yang meraih angka 3,1802. "sementara peringkat tiga dan peringkat selanjutnya jauh di bawah kita," ucapnya.
Koordinasi Efektif
Sementara itu Menkopolhukam Wiranto dalam sambutannya mewakili Presiden RI mengatakan, pemerintah mengapresiasi capaian kinerja tertinggi yang diberikan kepada pemerintah daerah berprestasi. Wiranto menilai keberhasilan itu menjadi pertanda sudah berjalannya koordinasi efektif terhadap seluruh proses pembangunan di daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
"Untuk itulah pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada para pimpinan daerah yang telah sukses melaksanakan kinerjanya. Kami ucapkan Selamat bagi daerah yang telah mendapatkan penghargaan ini," tutur Wiranto.
Selain itu dia menambahkan, kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama otonomi daerah sejatinya akan diwujudkan melalui peningkatan kuaitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. "Disitu (tujuan utama otda- red) Pemda memiliki peran strategis dalam mewujudkan hal itu," ucapnya.
Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono menerangkan maksud peringatan hari Otonomi Daerah pada setiap tanggal 25 April adalah sebagai momentum untuk mengevaluasi perkembangan kinerja pelaksanaan otonomi daerah pada 540 daerah otonom di Indonesia yaitu 34 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota.
"Berdasarkan hasil EKPPD tahun 2016 terhadap LPPD tahun 2015 telah ditetapkan 2 kategori kinerja terbaik pemerintah daerah. Pertama pemerintah daerah dengan kinerja terbaik nasional selama 3 tahun berturut turut yaitu tahun 2013, 2014 dan 2015 yaitu Parasamya Purna Karya Nugraha, serta untuk tahun 2015 saja yaitu Satyalencana Karya Bakti Praja Nugraha," jelas Sumarsono.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat bersama para kepala OPD terkait pada Selasa, 21 Februari 2017 lalu, memaparkan inovasi-inovasi yang telah dilakukan di hadapan Tim Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri di Gedung Sate, Bandung. Inovasi yang dipresentasikan sebagai best practice (ide, gagasan atau inovasi) adalah tiga. Pertama, e-Samsat. Kedua, Sistem Perizinan dan Pelayanan Terpadu. Ketiga, TPP atau Tambahan Penghasilan Pegawai yang berbasis kinerja.
Kasubdit Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah Dirjen Otda Kemendagri Gensly menilai di tengah kebijakan pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat, Jawa Barat masih mampu berinovasi, bahkan menularkan hasil karyanya ke daerah lain . ”Dari hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan, Jawa Barat masuk peringkat tertinggi, sehingga kita ingin melihat penguatan, hal-hal apa yang pernah dilakukan Jawa Barat terkait best practice-nya,” katanya.***
