ICW Sebut Empat Target Besar Koalisi Merah Putih

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengatakan, setelah Prabowo Subianto-Hatta Rajasa gagal terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, parpol yang tergabung dalam koalisis merah putih melakukan sejumlah manuver untuk kembali merebut kekuasaan.

"Apa yang sudah dilakukan merupakan bentuk kekhawatiran dari fenomena politik. Patut diduga ada empat target besar yang ingin disasar koalisi merah putih," kata Emerson dalam media briefing dengan judul 'Demokrasi dibungkam, KPK terancam' di kantor YLBHI, Senin (29/9/2014).

Menurutnya empat hal tersebut diantaranya menguasai parlemen (melalui UU MD3), menguasai pemerintahan daerah (melalui UU Pilkada), menguasai atau melemahkan KPK dan menguasai pemerintahan (presiden dan wakil presiden diupayakan dipilih oleh DPR/MPR tidak lagi oleh rakyat).

"Bukan tanpa alasan dugaan tersebut terjadi, pertama proses pengesahan UUD MD3 ini ajaib. Ketika orang konsentrasi dengan Pilpres ada upaya percepatan pembahasan oleh DPR. Begitu juga dengan UU Pilkada, DPR ngotot ingin menyelesaikanya sebelum masa jabatanya berakhir," katanya.

Emerson mengibaratkan, dengan disahkannya UU Pilkada dengan politik desa mengepung kota. Menurut kacamatanya, tujuan disahkan UU Pilkada bukanlah sekedar pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

"Justru kendali daerah oleh elite pusat. Di koalisi merah putih sekarang lagi jadi bahasan. Daerah mana yang kira-kira bisa memberikan kontribusi. Jadi partai pendukungnya semua bergerak," katanya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, upaya pelemahan KPK juga patut diduga bakal menjadi sasaran. Pasalnya, kinerja KPK dinilai menghambat pekerja politik.

"Beberapa kasus korupsi, langsung atau tidak langsung terkait dengan pendanaan parpol. Sebut saja Hambalang, sapi impor dan lainnya. Paling tidak gara-gara KPK upaya pengumpunan dana politik jadi terhambat, disisi lain kasus korupsi diindikasi melibatkan pekerja politik," katanya.

Menurut Emerson, ada beberapa cara untuk koalisi merah putih melemahkan KPK. Lewat kapasitasnya sebagai legislatif yang mempunyai kewenangan monitoring, budgeting, pemilihan dilakukan dengan fit and proper test.

"Ketua KPK ditentukan oleh DPR. Proses legislasi dan politis terjadi disitu. Berbagai macam cara pasti bakal mereka lakukan," katanya.