Menakertrans Harus Punya Pengalaman Perburuhan

Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) diminta memilih orang berintegritas dan mempunyai pengetahuan serta pengalaman dalam hal perburuhan untuk menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) yang akan datang.

"Pilih orang yang tidak menjadikan kementerian yang dipimpin untuk mencari uang pribadi atau politik," kata Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi), Timboel Siregar, kepada SP, Senin (25/8).

Menurut Timboel, Menakertrans era Jokowi memegang peran sentral dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja serta pengurangan kemiskinan. Menakertrans ke depan memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat seperti menurunnya jumlah pembukaan lapangan kerja yang dikontribusi satu persen pertumbuhan ekonomi, mulai diterapkannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 di mana akan masuk pekerja-pekerja asing lebih mudah.

"Kualitas SDM pekerja kita yang masih rendah, permasalahan hubungan industrial yang tidak menunjukkan perbaikan seperti masalah upah, outsourcing, jaminan sosial, pengadilan hubungan industrial, kontrak kerja, union busting, produktivitas, dan latihan kerja," kata dia.

Selain itu, kata Timboel, masih banyaknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang kurang perlindungan, dan transmigrasi yang tidak bisa menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru sehingga menyebabkan arus urbanisasi yang tinggi.

Menurut Timboel, atas berbagai permasalahan tersebut, Menakertrans ke depan adalah orang yang mengerti permasalahan ketenagakerjaan, jaminan sosial, TKI, dan transmigrasi serta bisa berkomunikasi dan bekerja sama dengan para stakeholder di bidang ekonomi.

Menakertrans yang baru nantinya, kata dia, diharapkan mempunyai pengalaman dalam menyelesaikan berbagai masalah hubungan industrial, mengerti jaminan sosial, dan bisa memberikan solusi atas masalah-masalah terkait lapangan kerja termasuk transmigrasi.

Ia menambahkan, Menakertrans ke depan juga harus mempunyai keberanian dalam menegakkan hukum, serta berani melakukan amandemen serta membuat beberapa UU ataupun regulasi operasional yang selama ini tidak jelas.

"Regulasi operasional, kata dia, terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terutama Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pensiun menjadi prioritas jangka pendek karena Menakertrans saat ini gagal membuatnya dengan proses yang terbuka," kata dia.

Menurut Timboel, Menakertrans yang baru nantinya juga harus dibantu oleh dirjen-dirjen yang profesional yang memang dipilih berdasarkan kompetensi dan kemampuannya bukan karena setoran uang.

Dikatakan Timboel, ini syarat yang cukup berat, dan oleh karenanya Jokowi-JK harus benar-benar mencari orang yang profesional baik dari partai ataupun non partai yang mampu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut.

Menakertrans nanti, lanjut Timboel, jangan dari latar belakang pengusaha atau serikat buruh. "Berdasarkan pengamatan saya sebaiknya Jokowi memilih Rieke Diah Pitaloka sebagai Menakertrans yang selama lima tahun ini sudah banyak berbuat di DPR untuk mendukung penyelesaian berbagai masalah hubungan industrial," ungkap dia.

Rieke, kata dia, bisa berkomunikasi dan bekerjasama dengan kaum buruh dan juga para pengusaha. Rieke juga mendukung jamninan sosial yang memang sangat penting bagi buruh. "Walaupun Rieke dari PDI-P namun Rieke bisa lebih diterima banyak pihak," kata dia.

Sedangkan aktivis Aliansi Rakyat Merdeka (ARM), Bernhar Nababan mengatakan, Menakertrans yang akan datang sebaiknya dari kalangan buruh atau orang benar-benar dalam perjalanan hidupnya bersama buruh dan memperjuangkan nasib buruh. "Dan orang tepat untuk ini adalah Jumhur Hidayat," kata dia.

Menurut Benhar, Jokowi mempunyai beban berat setelah dilantik yakni memenuhi harapan rakyat. Oleh karena itu ia harus memilih orang mempunyai pengalaman dan profesional untuk menjadi menterinya.