DPR Wakil Rakyat, Bukan Wakil Koalisi
Kamis, 30 Oktober 2014 | 10:44 WIBSemarang- Kisruh DPR pascapemilihan alat kelengkapan dewan (AKD) jelas mempertontonkan bahwa anggota DPR adalah wakil paratai politik (parpol) bukan wakil rakyat yang melampaui sekat-sekat kepartaian.
Jika DPR menempatkan diri sebagai wakil rakyat, semestinya pengisian AKD melibatkan seluruh fraksi di DPR dan dibicarakan secara bersama tanpa ada menang kalah.
"Bukankah yang diisi adalah alat kelengkapan DPR dan bukan alat kelengkapan koalisi atau parpol tertentu. Demikian pula DPR itu wakil rakyat, bukan wakil koalisi parpol," kata pengamat hukum tata negara Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Umbu Rauta, kepada SP, Kamis (30/10).
Menurut Umbu, akar masalah kisruh tersebut adalah Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).
Dalam UU tersebut terjadi perubahan kaidah pengisian jabatan pimpinan DPR dari semula ditentukan berdasarkan perolehan suara parpol saat pileg sebagaimana diatur dalam UU No. 27 tahun 2009 diganti pemilihan secara langsung oleh anggota DPR. Dampaknya, PDIP sebagai parpol peraih suara terbanyak saat pileg 2014, tidak memperoleh satupun kursi pimpinan DPR.
Menurut Umbu, apa yang terjadi saat ini dengan adanya pembentukan alat kelengkapan DPR oleh anggota DPR yang bernaung dalam koalisi merah putih maupun pembentukan Pimpinan DPR tandingan oleh koalisi indonesia hebat tidak memiliki basis yuridis yang kuat.
Prinsip hukum yang terdapat dalam UU No. 17 tahun 2014 yaitu pengisian pimpinan maupun alat kelengkapan dewan melibatkan seluruh fraksi yang ada di DPR.
Dia berharap, seluruh fraksi yang ada di DPR harus cooling down untuk berefleksi tentang hakekat keberadaan mereka di DPR.
Rakyat melalui instrumen pileg memilih para anggota DPR untuk mengagregasi dan mengartikulasi kepentingan rakyat melalui pelaksanaan tiga fungsi yaitu legislasi, pengawasan dan anggaran.
"Rakyat butuh kerja nyata dari DPR, tidak ingin disajikan tontonan perebutan kekuasaan semata," tegasnya.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti terus berita terhangat dari Beritasatu.com via whatsapp
BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA
B-FILES
Usaha Pencegahan Stunting dari Hulu ke Hilir Melalui Penetrasi Teknologi Akuakultur pada Budidaya Ikan
Luciana Dita Chandra MurniAnak Blasteran
Paschasius HOSTI PrasetyadjiMengatasi Masalah Kesehatan Wanita Buka Peluang Tingkatkan Kehidupan dan Perekonomian
Raymond R. Tjandrawinata