DBD Serang Papua, Satu Orang Meninggal

Jayapura-Sebanyak 29 kabupaten dan kota di Provinsi Papua yang berpotensi menjadi tempat berkembangnya demam berdarah. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Papua delapan kabupaten dan kota yang selalu menyumbangkan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) atau endemis dan dua hingga tiga kabupaten dan kota yang tidak selalu ada kasus (sporadis).

Demikian dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg Aloysius Giyai kepada waratawan di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Rabu (10/2).

"Nah per Januari 2016 sampai dengan minggu keenam kalender epidemiologi terlapor secara tertulis maupun per telepon atau SMS terdapat 47 kasus dan satu meninggal dunia," ujarnya.

Giyai merincikan, dari 47 kasus DBD tersebut, di antaranya dari bulan Januari sebanyak 37 kasus dan bulan Februari 10 kasus dari empat kabupaten. "Kota Jayapura terdapat 20 kasus, Kabupaten Jayapura 1 kasus, Kabupaten Keerom 8 kasus, Kabupaten Sarmi ada 3 kasus, dan Kabupaten Timika juga 3 kasus," ujarnya.

Dari empat kabupaten tersebut, kata Aloysius, baru Kabupaten Mappi yang telah ditetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan dikeluarkannya surat pemberitahuan KLB dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mappi dan surat keputusan Bupati Mappi yang menetapkan status KLB DBD 2016.

"Jika dilihat dari data Kabupaten Mappi sudah pernah ada kasus di bulan Desember 2012, tetapi belum ada penetapan status KLB, dan kasus mulai meningkat di tahun 2015 pada bulan November ada tiga kasus dan Desember 10 kasus hingga bulan Februari terdapat 36 tersangka DBD di mana 12 positif DBD dan 24 demam dengue dengan gejalan yang sama dengan DBD," katanya.

Disinggung kenapa Kota Jayapura tidak ditetapkan sebagai KLB? Giayai mengatakan bahwa Kota Jayapura belum bisa ditetapkan sebagai KLB karena di Kota Jayapura selalu menyumbangkan kasus Demam Berdarah Degue (DBD) atau endemis.

"Jadi kalau yang KLB itu adalah suatu wilayah yang tidak pernah tejadi namun saat kejadian langsung meningkat jumlah pasiennya. Sedangkan di Kota Jayapura setiap tahunnya pasti ada kasus DBD," ujarnya.

Sekertaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Silwanus Sumule mengatakan langkah-langkah yang diambil oleh pihanya terkait kasus DBD di Papua adalah dengan cara mensosialisasikan cara penanganan kasus, baik yang telah ditegakkan diagnosisnya maupun tersangka sesuai protap tata laksana kasus. "Mendukung logistik penanggulangan DBD berupa menambah mesin fogging, mendistribusikan Cinoff dan abate," ujarnya.