Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendapat 'kado' istimewa di seratus hari usia kepemimpinannya dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DPRD berencana mengajukan hak angket terhadap Ahok.
Hak angket dipicu oleh sikap Ahok yang menolak menyetujui usulan DPRD agar menyelipkan anggaran senilai Rp 12,2 Triliun untuk pembelian perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS), dan barang-barang lain yang belum mendesak kebutuhannya.
Ahok sendiri mengaku tak bisa menyetujui usulan DPRD. Bagi mantan Bupati Belitung Timur itu, dana sebesar Rp 12,2 triliun sangatlah besar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau kita bangun rusun satu unit pakai Rp 200 juta sudah mewah nih. Anda kalau Rp 2 triliun bisa bangun 10 ribu unit. Kalau Rp 12 triliun kali 6 berarti 60 ribu unit. Saya ngarapin bangun 60 ribu unit buat rusun saja, duitnya nggak ada katanya," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Kamis (26/2/2015).
Suami Veronica Tan itu kemudian mengingatkan bahwa, saat ini masih banyak warga miskin di Jakarta yang tinggal di pinggir sungai, atau di pinggir rel kereta api. Masyarakat miskin itu rentan terserang penyakit.
Menurut Ahok, jika kepada warga miskin tersebut diberikan rumah susun yang baik, tempat usaha, dan jaminan kesehatan tentu akan lebih baik.
"Sekarang mereka sewa (rumah) mahal sekali. Eh itu malah dipakai buat beli UPS nggak karuan. Saya kira orang DKI bisa menilai lah," sambung Ahok.
Sayang, wakil rakyat di gedung DPRD DKI lebih memilih mengalokasikan dana itu untuk membeli perangkat UPS dan barang-barang lain yang belum mendesak kebutuhannya. Demi 'proyek' UPS itu lah hari ini anggota DPRD DKI berencana mengajukan hak angket untuk Gubernur Jakarta Ahok.
(erd/van)
