"Kita akan pasang satu desa, satu BTS. Ada sekitar 120 desa di sepanjang 1.030 km perbatasan Indonesia-Malaysia, pembangunan akan selesai pada semester kedua 2016 nanti," ujarnya pada detikINET, Kamis (21/5/2015).
Ia menjelaskan, pola pembangunan akan menggandeng Pemprov, Pemkab, dan operator. "Tak bisa operator bangun sendiri. Harus ada peran pemerintah," katanya.
Desa-desa di perbatasan yang akan menikmati akses seluler antara lain Long Nawang dan Tanjung Karang di Mahakam Ulu, Kalimantan Timur.
Lalu di Desa Tabur Lestari, Aji Kuning, Sei Nyamuk di Seimanggaris, Kalimantan Utara, dan Sei Pacung, Senaning, dan Badau di Kalimantan Barat.
Nantinya, pemerintah kabupaten yang memiliki desa terpencil dekat perbatasan menyediakan tanah dan kemudian biaya operasional listrik menara tersebut, seperti pengadaan generator listrik dan bahan bakarnya, hingga gaji operatornya.
Sementara itu, pemerintah provinsi menanggung biaya pembuatan dan pendirian menara, lalu operator telekomunikasi menyediakan teknologi, teknisi, dan perangkat yang diperlukan sehingga bisa terjadi sambungan komunikasi. Kabarnya, Telkomsel dan Indosat siap mengemban tugas tersebut.
"Kita akan subsidi operasional bagi operator dengan dana USO (Universal Service Obligation)," paparnya.
Tak hanya itu, dalam rangka melayani masyarakat di perbatasan, pemerintah juga meminjamkan frekuensi kepada RRI dan TVRI selama 10 tahun untuk melancarkan tugas kedua lembaga penyiaran melaksanakan layanan siaran publik (public service obligation).
"Agar masyarakat yang tinggal di perbatasan juga mendapat informasi yang setara dengan rakyat yang tinggal di bagian lain di mana pun di Indonesia," kata menteri yang akrab disapa Chief RA itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
