TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Hukum DPR, Benny Kabur Harman, mengingatkan pemerintah agar tidak mencari popularitas lewat penerapan hukuman mati. Apalagi, kata dia, hanya sekadar untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah memiliki sikap yang tegas dalam penegakan hukum.
Menurut politikus asal Partai Demokrat ini, pemerintah seharusnya memperbaiki sistem hukum. "Pemberian hukuman mati harus selektif," ujar Benny di DPR, Senin, 25 Juli 2016. Karena bukan tidak mungkin, ada kesalahan hukum acara dan materiil dalam penerapan hukuman mati.
Benny melanjutkan, Demokrat sebagai partai di luar pemerintah mengingatkan Presiden agar tidak gampang melaksanakan hukuman mati. Apalagi, kata dia, presiden merupakan simbol negara dan hati nurani bangsa.
Ia mengatakan, dalam pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, masalah hukuman mati masih dalam tahap perdebatan panjang, sehingga pemberian hukuman mati harus sangat selektif terkait dengan terorisme, narkotik, dan kejahatan kemanusiaan lainnya.
Dalam pembahasan itu, Benny mengatakan, posisi Partai Demokrat cenderung mengkaji apakah penerapan hukuman mati efektif dalam pemberantasan kejahatan.
HUSSEIN ABRI DONGORAN
