Menyoal Kualitas Rezim Investasi Indonesia

Dalam rangkaian kunjungan kenegaraan memenuhi undangan Kerajaan Inggris, beberapa waktu lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghadiri Forum Bisnis Indonesia-Inggris di Picture Gallery, St Jame’s Palace, London, Inggris. Forum bisnis ini digelar dalam rangka meningkatkan kerjasama kedua negara di bidang ekonomi yang telah terjalin dengan baik selama ini.

Angka statistik menunjukkan pada tahun 2011 total volume perdagangan Indonesia dan Inggris mencapai US$2,89. Angka itu mengalami peningkatan jika dibandingkan total volume perdagangan pada tahun 2010 sebesar US$2,63.

Selain itu, Inggris merupakan salah satu mitra utama Indonesia dalam investasi. Pada tahun 2010, realisasi investasi Inggris di Indonesia mencapai US$276,25. Angka itu mengalami peningkatan sebesar 52 persen menjadi US$418,9 pada tahun 2011.

Karena itu, tidak salah jika kemudian Presiden SBY mengungkapkan bahwa peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi merupakan prioritas hubungan bilateral Indonesia dan Inggris. Bahkan, kedua negara sepakat untuk melipat gandakan volume perdagangan dan investasi pada tahun 2015. Selain itu, dengan kepercayaan diri tinggi Presiden SBY juga membanggakan rezim investasi Indonesia sangat ramah bisnis.   

Hambatan
Baru-baru ini McKinsey Global Institute dalam laporan terbaru bertajuk "The Archipelago Economy Unleashing Indonesia's Potential" memprediksi bahwa Indonesia pada tahun 2030 berpotensi menjadi negara dengan perekonomian terbesar ketujuh dunia.

Posisi Indonesia akan mengalahkan Jerman dan Inggris, tapi masih berada di bawah China, Amerika Serikat, India, Jepang, Brasil, dan Rusia. Padahal, saat ini saja Indonesia sudah menjadi negara ekonomi terbesar ke-16 di dunia dan diperkirakan akan terus berkembang.

Hal itu menunjukkan bahwa langkah Indonesia menjadi negara maju mulai diapresiasi luas dunia internasional. Indonesia dilihat sebagai salah satu tujuan utama investasi yang menjanjikan. Namun, harus diakui Indonesia untuk menuju negara maju penuh tantangan serius. Salah satu tantangan seriu itu adalah ketersediaan infrastruktur memadai.

Sulit dimungkiri bahwa ketidaksiapan infrastruktur memang merupakan masalah utama yang paling sering dikeluhkan oleh para investor.  Hambatan-hambatan infrastruktur ditenggrai sebagai salah satu sebab utama munculnya ekonomi biaya tinggi (high cost economy). Untuk itu, Indonesia harus melakukan perluasan dan pembangunan infrastruktur.

Hambatan infrastruktur mutlak akan menjadi kendala besar bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jika infrastruktur suatu negara tidak memadai, maka kegiatan investasi serta arus barang dan jasa otomatis akan turut mengalami gangguan. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi.

Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi, yaitu keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja.

Untuk itu, pemerintah harus dapat memaksimalkan Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum guna mempercepat pembangunan infrastruktur. Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi, yaitu keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja.

Pembangunan infrastruktur berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi (secara makro dan mikro) serta perkembangan suatu negara atau wilayah. Singkat kata, dapat dikatakan pembangunan infrastruktur berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi, baik makro maupun mikro, dan perkembangan suatu negara atau wilayah.

Hambatan lain investasi yang juga tidak kalah penting adalah melakukan perbaikan terhadap tata kelola pemerintah secara berarti, terutama dengan menciptakan aturan-aturan dan mengembangkan perangkat-perangkat hukum pendukung yang menunjang upaya pemberantasan korupsi, terutama di jajaran birokrasi.

Praktik korupsi massif di jajaran birokrasi akan mengurangi minat para investor untuk melakukan investasi, baik investasi domestik maupun asing, karena akan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Gambaran mengkhawatirkan mengenai tata kelola pemerintahan pernah diungkapkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Dalam laporan PPATK tahun 2011, tidak sedikit jumlah Pegawai Negeri Sipil yang menggerogoti uang negara.  Menurut PPATK, ada 148 orang Pegawai Negeri Sipil terlibat dalam praktik kotor di birokrasi pemerintahan.

Selama tahun 2011, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), mendapatkan laporan transaksi mencurigakan sampai miliaran rupiah terkait korupsi, dan 148 orang tersebut merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Selain itu, data PPATK juga menunjukkan ada 42 kasus dengan indikasi korupsi di bawah Rp1 miliar per transaksi. Sedangkan 70 kasus nominal Rp1 miliar sampai dengan Rp 2 miliar. Lalu, nominal Rp2 miliar sampai di bawah Rp3 miliar ada 33 kasus.

Elaborasi di atas menunjukkan bahwa persoalan investasi dan tatakelola pemenrintahan merupakan dua persoalan utama yang berpotensi menghambat laju investasi Indonesia. Bukan tidak mungkin dua persoalan itu akan mengandaskan mimpi pemerintah untuk untuk melipat gandakan volume perdagangan dan investasi dengan Inggris pada tahun 2015. Lebih dari itu, klaim Presiden SBY bahwa rezim investasi Indonesia sangat ramah bisnis juga akan diragukan negara-negara calon investor.

Akan tetapi, jika dua persoalan besar itu dapat segera diatasi oleh pemerintah, maka jalan bagi Indonesia untuk mewujudkan mimpi menjadi kekuatan ekonomi baru dunia dan tujuan utama investasi akan semakin lapang terbuka.