SBY dan Jokowi Diminta Segera Bertemu Bahas Subsidi BBM

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) diminta segera bertemu. Salah satu masalah krusial yang harus dibahas kedua tokoh tersebut terkait proses transisi adalah soal subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Permasalahan subsidi BBM yang kini menjadi perhatian adalah soal dipangkasnya kuota BBM subsidi dari 48 juta kiloliter (KL) menjadi 46 juta KL. Dampaknya kini mulai ada antrean-antrean kendaraan di berbagai SPBU di Indonesia.

"Diskusi baiknya, jangan di masa transisi ini ada gejolak-gejolak seperti ini, seolah-olah terjadi kepanikan," kata anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Tumiran kepada detikFinance, Minggu (24/8/2014).

Tumiran mengatakan, sejak dua tahun lalu DEN menyarankan agar subsidi BBM segera dikurangi dengan cara BBM subsidi dinaikkan harganya. Permasalahan ini harus menjadi pembahasan SBY dan Jokowi di masa transisi.

Menurut Tumiran, anggaran subsidi BBM harus dialihkan ke hal-hal yang lebih produktif.

"Infrastruktur didandani itu bisa menghasilkan lapangan kerja, devisa naik. Rupiah juga bisa menguat," katanya.

Menurutnya, kebijakan yang diambil pemerintah saat ini seperti pembatasan konsumsi BBM subsidi di beberapa wilayah hanya akan membuat masyarakat panik.

"Kalau kayak gini panik, tanpa ada satu perencanaan," tambahnya.

Sementara itu, anggota DEN lainnya Dwi Hary Soeryadi mengatakan, pemerintah harus mengambil tindakan berani yaitu menaikkan harga BBM subsidi.

Dwi tak memungkiri akan ada gejolak jika harga BBM dinaikkan, namun itu hanya akan berlangsung sementara.

"Dari pihak DEN secara bertahap pemerintah harus melakukan tahapan kenaikan harga BBM. Karena mau nggak mau kita juga harus sadar, bahwa energi ini itu bukan sesuatu yang harus disubsidi, bentuk subsidinya ini kurang tepat," katanya.

Menurutnya, subsidi BBM banyak dinikmati oleh pihak-pihak yang tak berhak mendapatkan subsidi. "Masa (Toyota) Fortuner pakai subsidi, masa (Mitsubishi) Pajero Sport pakai subsidi. Itu kan malu seharusnya," kata Dwi.

Menurutnya, subsidi bisa dialihkan untuk sektor-sektor lain seperti pangan dan infrastruktur.

"Kami sepakat adanya subsidi, tapi bukan subsidi semacam ini, Misalnya pangan, kalau yang berhubungan dengan energi subsidi pembangunan infrastrktur," kata Dwi.

Hari ini, Jokowi mengatakan sedang mengkalkulasi untuk mengalihkan anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk memajukan sektor-sektor produktif yang menggerakkan roda perekonomian‎.

"‎Masih dalam tahap kalkulasi," kata Jokowi di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (24/8/2014).

Anggaran subsidi BBM‎ bakal dialihkan ke sektor usaha produktif karena selama ini 70% subsidi BBM dinikmati oleh orang-orang mampu.

Jokowi mengakui ada keterbatasan ruang fiskal pada APBN 2015 untuk mengakomodasi anggaran subsidi BBM seperti yang selama ini digelontorkan setiap tahun.

(zul/hen)