Victor Silaen: Surat Terbuka Untuk Presiden dan Kapolri
•
2 likes•1,631 views
Tiga kalimat: Dokumen ini membahas masalah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin Bogor yang masih disegel oleh pemerintah kota meskipun sudah ada putusan pengadilan yang memenangkan gereja tersebut, serta upaya berbagai pihak untuk menegakkan keputusan hukum tersebut.
Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Victor Silaen: Surat Terbuka Untuk Presiden dan Kapolri
Similar to Victor Silaen: Surat Terbuka Untuk Presiden dan Kapolri (20)
More from TimMediaYasmin
More from TimMediaYasmin (15)
Victor Silaen: Surat Terbuka Untuk Presiden dan Kapolri
- 1. Suara Pembaruan Senin, 15 Desember 2014 Opini & Editorial A 11 Surat Terbuka untuk Presiden dan Kapolri Pada 5 November lalu, Mendagri Tjahjo Kumolo menerima perwakilan kelompok minoritas yang mengadukan ke-sulitan mereka dalam menjalankan ibadah ka-rena sikap pemerintah daerah yang mengabai-k a n k o n s t i t u s i . Pertemuan tersebut di-hadiri oleh perwakilan Victor Silaen GKI Yasmin, Ahmadiyah, Syiah, Bahai dan HKBP Filadelfia. Jayadi Damanik, salah satu peng-urus GKI Yasmin yang hadir dalam pertemuan, menyampaikan harapan jemaat agar pemerintah di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat menegak-kan putusan Mahkamah Agung dan Ombudsman RI terkait belum dicabutnya segel atas gereja mereka. “Pak Mendagri selaku salah satu pembantu presiden mempu-nyai peran penting dalam kasus GKI Yasmin, sebagai kontrol dan pengoreksi pemerintah daerah yang membangkang terhadap pu-tusan MA dan Ombudsman,” kata Jayadi. Ia menambahkan, masa-lah GKI Yasmin bukan lagi masa-lah IMB (izin mendirikan ba-ngunan), melainkan masalah pembangkangan hukum yang di-lakukan Pemerintah Kota Bogor. Menurut UU Pemerintah Daerah, terkait kasus GKI Yasmin, Pemerintah Pusat melalui Mendagri memiliki kewenangan mengoreksi kebijakan Pemkot Bogor yang sudah dinyatakan sa-lah oleh Mahkamah Agung dan Ombudsman RI. Menanggapi hal itu, Tjahjo menegaskan bahwa negara harus melayani dan melindungi semua warga negara. “Negara Indonesia bukan negara berdasarkan agama apa pun. Ini negara berdasarkan UUD 1945. Semua harus dilin-dungi,” kata Tjahjo. Ia juga me-nyatakan akan segera menggelar pertemuan lanjutan untuk me-mastikan kasus-kasus diskrimina-tif ini segera dihentikan, terma-suk soal GKI Yasmin. Sehari sesudahnya, Mendagri Tjahjo Kumolo mene-gaskan bahwa pihak-nya telah menginstruk-sikan Direktur Jenderal Kesbangpol Tanribali Lamo untuk bertemu pihak kepolisi a n , Kemenag, dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. “Saya juga minta agar Kapolri bisa menyelesaikan perma-salahan terkait belum adanya pelaksanaan putusan pengadilan untuk membuka GKI Yasmin,” paparnya setelah acara rapat koordinasi pejabat eselon I dan II di kantor Kemdagri (6/11). Menunggu 2015 Hari ini, setelah lebih dari se-bulan berlalu, sudah dibukakah GKI Yasmin yang disegel Pemkot Bogor pada 10 April 2010 itu? Belum. Terkait itu saya teringat pernyataan Kapolri Jenderal Sutarman, 5 Desember lalu, yang menggarisbawahi sejumlah peris-tiwa gangguan keamanan sepan-jang 2014 dan memerintahkan anggotanya untuk mengantisipasi agar hal itu tak terjadi lagi pada 2015. “Tidak boleh lagi ada peng-usiran, pemaksaan, penyegelan, dan kekerasan lain terhadap sega-la bentuk aliran keagamaan seba-gaimana dijamin Pasal 29 UUD 1945,” demikian disampaikan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Ronny F Sompie. Pertanyaannya, mengapa ha-rus menunggu 2015? Apakah ber-arti segel atas GKI Yasmin baru akan dicabut tahun depan? Baiklah, ini memang bukan kapa-sitas pihak kepolisian untuk men-jawabnya. Ini merupakan kewe-nangan pemerintah, mulai dari Wali Kota Bogor, Gubernur Jawa Barat, Mendagri sampai akhirnya Presiden. Namun, sebagaimana diketahui, Bima Arya yang dilan-tik menjadi Wali Kota Bogor yang baru pada 7 April lalu, hing-ga kini belum bertindak konkret untuk membuka gembok rumah ibadah GKI Yasmin it u . Sementara Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan belum pernah terdengar suaranya terkait masa-lah ini. Akan halnya Mendagri Tjahjo Kumolo, di atas sudah dikutip ucapannya lebih dari sebulan si-lam, yang kedengarannya sejuk dan membawa harapan baru. Namun sekali lagi, faktanya GKI Yasmin tetap tersegel. Alhasil, kalau tak ada aral-melintang, pada 21 Desember mendatang je-maat GKI Yasmin akan kembali menggelar ibadah solidaritas (bersama dengan jemaat HKBP Filadelfia) di depan Istana Negara untuk yang ke-79 kalinya. Selanjutnya, 25 Desember nanti, GKI Yasmin untuk yang ke-3 ka-linya harus kembali merayakan Natal di depan Istana Negara. “ Todung Mulya Lubis pernah berkirim surat kepada Presiden SBY, tertanggal 17 Oktober 2011. Melalui surat itu ia meminta perhatian Presiden agar bisa membantu menyelesaikan masalah GKI Yasmin demi menegakkan wibawa pemerintah, HAM, serta keutuhan bangsa Indonesia. Sebenarnya masalah GKI Yasmin ini mudah diatasi. Pada 9 Desember 2010 Mahkamah Agung selaku lembaga pengadil-an tertinggi sudah mengeluarkan putusan hukum yang memenang-kan GKI Yasmin. Putusan itu ber-kekuatan hukum tetap (inkracht), sehingga mestinya Wali Kota Bogor tunduk dan taat. Tapi, wali kota saat itu, yakni Diani Budirarto, membangkang. Sehingga pada 18 Juli 2011, Ombudsman RI mengeluarkan rekomendasi untuk Pemkot Bogor (yang juga ditembuskan kepada Presiden dan DPR), yang intinya menyatakan Wali Kota Bogor telah melakukan perbuatan mal-administrasi dan melawan hukum. Men u r u t Ket u a Ombudsman RI saat itu, Danang Girindrawardana, adalah pertan-da yang tidak baik bagi penegak-an hukum di Indonesia jika putus-an MA sebagai putusan hukum tertinggi di Indonesia tidak diin-dahkan oleh seorang wali kota. Pertanyaannya, mengapa Wali Kota Diani Budiarto berani mem-bangkang? Menurut Sekda Bogor saat itu, Bambang Gunawan, pi-hak Pemkot Bogor mengkuatir-kan adanya penolakan dari ma-syarakat sekitar lokasi berdirinya GKI Yasmin. Alsan tersebut jelas tak dapat diterima, karena hukum tak boleh dikalahkan oleh kemauan seke-lompok orang – berapa pun ba-nyaknya jumlah mereka. Apalagi yang dimaksud masyarakat seki-tar itu sebenarnya sebagian besar berasal dari daerah lain di luar Kota Bogor. Inilah contoh konkret persoal-an usang (sudah kerap terjadi) di negara hukum (rechtsstaat) ini. Mengapa pemerintah harus tun-duk (takut?) kepada orang banyak dalam konteks penegakan hu-kum? Bukankah supremasi hu-kum harus ditegakkan, demi ke-pastian hukum dan kewibawaan institusi-institusi penegakan hu-kum, tak hirau apa pun rintangan-nya? “Negara” dalam Negara Kota Bogor tak boleh menjadi “Negara” di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Bogor tak boleh ada seorang ke-pala daerah yang dibiarkan saja meski ia sudah melecehkan lem-baga- lembaga negara seperti MA dan Ombudsman RI. Untuk itu Presiden Jokowi harus bertindak, karena Mendagri Tjahjo Kumolo dalam masalah ini nampaknya tak punya target kerja dan tak mem-beri kepastian. Boleh jadi Jokowi akan terha-lang oleh UU Otonomi Daerah yang tak memungkinkan seorang kepala daerah diintervensi oleh pemerintah pusat. Namun, harus disadari pula bahwa Jokowi bu-kan hanya presiden. Pada dirinya juga melekat status sebagai kepa-la negara. Terkait itulah Jokowi harus tampil untuk menegakkan hukum di Kota Bogor. Dalam rangka mengeksekusi putusan MA, Kapolri harus menjamin pengamanannya dengan cara me-merintahkan aparatnya di tingkat Polresta Bogor sampai Polda Jabar. Praktisi hukum sekaligus Ketua Dewan Pembina YLBHI Todung Mulya Lubis pernah ber-kirim surat kepada Presiden SBY, tertanggal 17 Oktober 2011. Melalui surat itu ia meminta per-hatian Presiden agar bisa mem-bantu menyelesaikan masalah GKI Yasmin demi menegakkan wibawa pemerintah, HAM, serta keutuhan bangsa Indonesia. Todung juga meminta SBY dapat belajar dari mantan presi-den ke-35 AS, John F Kennedy, yang turun langsung saat peristi-wa di Universitas Alabama tahun 1963. Kala itu Alabama dipimpin oleh Gubernur George Wallace, seorang pendukung garis keras paham segregasi Kulit Putih dan Afro-Amerika. Meski pengadilan federal sudah memerintahkan Universitas Alabama untuk me-nerima dua orang kulit hitam itu, namun Wallace bersikeras tidak mau melaksanakan putusan tersebut. “Bahkan Gubernur Wallace ‘pasang badan’, berdiri di depan pintu masuk universitas tersebut untuk menghalangi kedua calon mahasiswa Afro-Amerika itu ma-suk mendaftar kuliah,” tulis Todung. Menghadapi situasi se-perti itu, Presiden Kennedy turun tangan guna memastikan tegak-nya putusan pengadilan federal. Meski sulit, akhirnya kedua ma-hasiswa tersebut bisa kuliah di Universitas of Alabama hingga selesai. Penulis adalah Dosen FISIP Universitas Pelita Harapan. Penulis buku Bertahan di Bumi Pancasila, Belajar dari Kasus GKI Yasmin (2012) Harian Umum Sore Suara Pembaruan Mulai terbit 4 Februari 1987 sebagai kelanjutan dari harian umum sore Sinar Harapan yang terbit pertama 27 April 1961. Penerbit: PT Media Interaksi Utama SK Menpen RI Nomor 224/SK/MENPEN/ SIUP/A.7/1987 Presiden Direktur: Theo L Sambuaga, Direktur: Randolph Latumahina, Drs Lukman Djaja MBA Alamat Redaksi: BeritaSatu Plaza, lantai 11 Jl Jend Gatot Subroto Kav 35-36 Jakarta- 12950, Telepon (021) 2995 7500, Fax (021) 5277 981 Berita Satu Media Holdings: President Director: Theo L Sambuaga, Chief Executive Officer: Sachin Gopalan, Director of Digital Media: John Riady, General Affairs & Finance Director: Lukman Djaja, Marketing & Communications Director: Sari Kusumaningrum, Dewan Redaksi: Sabam Siagian (Ketua), Tanri Abeng, Markus Parmadi, Soetikno Soedarjo, Baktinendra Prawiro MSc, Dr Anugerah Pekerti, Ir Jonathan L Parapak MSc, Bondan Winarno, Didik J Rachbini Penasihat Senior: Samuel Tahir Redaktur Pelaksana: Aditya L Djono, Dwi Argo Santosa, Asisten Redaktur Pelaksana: Anselmus Bata, Asni Ovier Dengen Paluin, Redaktur: Alexander Madji, Bernadus Wijayaka, Gatot Eko Cahyono, Irawati Diah Astuti, Marselius Rombe Baan, Marthin Brahmanto, M Zainuri, Noinsen Rumapea, Syafrul Mardhy Pasaribu, Surya Lesmana, Yuliantino Situmorang, Unggul Wirawan, Asisten Redaktur: Agustinus Lesek, Elvira Anna Siahaan, Siprianus Edi Hardum, Heri S Soba, Jeis Montesori, Jeany A Aipassa, Kurniadi, Sumedi Tjahja Purnama, Willy Masaharu Staf Redaksi: Ari Supriyanti Rikin, Carlos KY Paath, Dina Manafe, Deti Mega Purnamasari, Erwin C Sihombing, Fana FS Putra, Gardi Gazarin, Haikal Pasya, Hendro D Situmorang, Hotman Siregar, Joanito De Saojoao, Lona Olavia, Miko Napitupulu, Natasia Christy Wahyuni, Novianti Setuningsih, Robertus Wardi, Ruht Semiono, Yeremia Sukoyo, Yohannes Harry D Sirait, Dewi Gustiana (Tangerang), Laurensius Dami (Serang), Stefy Thenu (Semarang), Muhammad Hamzah (Banda Aceh), Henry Sitinjak, Arnold H Sianturi (Medan), Bangun Paruhuman Lubis (Palembang), Radesman Saragih (Jambi), Usmin (Bengkulu), Margaretha Feybe Lumanauw (Batam), I Nyoman Mardika (Denpasar), Sahat Oloan Saragih (Pontianak), Barthel B Usin (Palangkaraya), M. Kiblat Said (Makassar), Fanny Waworundeng (Manado), Adi Marsiela (Bandung), Fuska Sani Evani (Yogyakarta), Robert Isidorus Vanwi (Papua), Vonny Litamahuputty (Ambon), Kepala Sekretariat Redaksi: Rully Satriadi, Koordinator Tata Letak: Robert Prihatin, Koordinator Grafis: Antonius Budi Nurcahyo. GM Iklan: Sri Rejeki Listyorini, GM Sirkulasi: Dahlan Hutabarat, GM Marketing& Communications: Enot Indarnoto, Alamat Iklan: BeritaSatu Plaza, lantai 9, Jl Jend Gatot Subroto Kav 35-36 Jakarta- 12950, Rekening: Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota, Rek Giro: A/C.115.008600.2559, BCA Cabang Plaza Sentral Rek. Giro No. 441.30.40.755 (iklan), BCA Cabang Plaza Sentral Rek. Giro No. 441.30.40.747 (Sirkulasi), Harga Langganan: Rp 75.000/ bulan, Terbit 6 kali seminggu. Luar Kota Per Pos minimum langganan 3 bulan bayar di muka ditambah ongkos kirim. Alamat Sirkulasi: Hotel Aryaduta Semanggi, Tower A First Floor, Jl Garnisun Dalam No. 8 Karet Semanggi, Jakarta 12930, Telp: 29957555 - 29957500 ext 3206 Percetakan: PT Gramedia http://www.suarapembaruan. com e-mail: koransp@ suarapembaruan. com Wartawan Suara Pembaruan dilengkapi dengan identitas diri. Wartawan Suara Pembaruan tidak diperkenankan menerima pemberian dalam bentuk apa pun dalam hubu ngan pemberitaan.