JANGAN KEMBALI RENGGUT KEBEBASAN MASYARAKAT JAWA BARAT UNTUK MEMILIH TRANSPORTASI!

JANGAN KEMBALI RENGGUT KEBEBASAN MASYARAKAT JAWA BARAT UNTUK MEMILIH TRANSPORTASI!

Dimulai
9 Maret 2017
Tanda tangan: 63.760Tujuan Berikutnya: 75.000
Dukung sekarang

Alasan pentingnya petisi ini

Dimulai oleh Warga Bandung

Bandung, 10 Oktober 2017. Kabar duka dari JABAR atas keluarnya pernyataan Pemerintah dengan WAAT (Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi) mengenai penghentian beroperasinya angkutan sewa khusus/ taksi online (Grab, Uber, Go Car dan Gojek). Dengan alasan meredam ancaman beberapa pihak. Pemerintah telah mengabaikan hak masyarakat luas dalam memilih layanan transportasi yang telah menjadi solusi dan juga mata pencaharian warga.

Keputusan yang sangat sulit dipercaya keluar dari pemerintah Jawa Barat & Kota Bandung yang terkenal akan semangat kemajuan. Bapak Presiden RI yth, mohon agar menjadi perhatian atas kekhawatiran masyarakat ini. Setidaknya di Jawa Tengah, kami melihat Bapak Gubernur melakukan jajak pendapat pada warga. Di Jawa Barat dan Bandung yang baru saja ulang tahun, justru keputusan dikeluarkan atas tekanan. Mengabaikan aspirasi masyarakat.

Marilah coba kita lihat berita-berita hari ini, angkot-angkot masih siaga untuk melakukan aksi protes dan sweeping ke jalan mencari para pengemudi taksi/ ojek online. Bahkan tak hanya itu, mereka pun senantiasa memberhentikan angkutan umum lainnya seperti bus damri entah tujuannya apa namun malah mengganggu aktivitas lalu-lintas. Aksi ini bukan hanya meresahkan para pelaku kerja taksi/ ojek online yang ingin mencari nafkah, tapi juga mengganggu masyarakat. Aksi demo dan tuntutan terhadap solusi transportasi baru ini menimbulkan pertanyaan dibanyak benak masyarakat, MENGAPA HANYA MEMPERTIMBANGKAN SUARA PARA PELAKU ANGKUTAN OFFLINE SAJA?

Suara masyarakat apakah pernah didengar? Bahkan pernahkan pemerintah mengajak masyarakat untuk jajak pendapat mengenai isu revolusi transportasi ini? Setidaknya pernahkah melakukan survey kepada masyarakat, lebih setuju mana transportasi online ataukah terus memaksakan kami, masyarakat Jawa Barat, untuk tetap naik angkot?

Pernahkah pemerintah melakukan evaluasi pada kinerja organda yang menaungi angkutan kota? Bukannya angkutan kota (angkot) harusnya "mengadu" pada wadah yang menaungi mereka untuk memberikan solusi baru dan pengembangan lain bagi mereka untuk bersaing secara adil atas kehadiran kompetitor (taksi online)? Bukahkah kita ingin menjadi "Indonesia's leading smart city" tapi kok transportasinya tidak didukung menjadi SMART ya?

Sudah berapa banyak keluhan mengenai pelayanan supir angkot dan berita-berita aksi kriminal bahkan pelanggaran pengemudi angkot sendiri? Sampai sekarang tidak ada pembenahan atau pembaharuan.

https://www.vidio.com/watch/718170-video-heboh-bocah-sd-jadi-sopir-angkot-di-bandung

http://www.antaranews.com/berita/616948/lalu-lintas-bandung-lancar-saat-supir-angkot-demo

http://regional.liputan6.com/read/2881819/6-sopir-angkot-bandung-perusak-avanza-diciduk-5-buron

Yth, Bapak Presiden, Bapak Gubernur Jawa Barat dan Bapak Walikota tercinta kami, mungkin ada baiknya dengarkan suara masyarakat yang meminta keadilan dan yang terganggu keresahannya karena aksi-aksi demo & monopoli. Benarkah lebih banyak warga yang mendukung aksi protes oleh angkutan kota (angkot) atau malah lebih banyak yang ingin secara terbuka dan adil untuk suaranya didengar agar dapat mengutarakan pendapatnya mengenai munculnya transportasi online, yang sejujurnya cukup membantu tak hanya dari segi pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat tapi juga membuka lapangan pekerjaan baru?

Sekali lagi, kami warga Bandung dan mewakili suara masyarakat Jawa Barat, tidak akan takut pada intimidasi. Untuk teman teman, bapak ibu, akang teteh semua yang cinta kotanya. Mari kita katakan kembali dengan tegas. BEBASKAN PENUMPANG MEMILIH, TINDAK TEGAS MONOPOLI DAN ANARKI, DAN MENGECAM KERAS SEGALA TIDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI!

Dari kami yang peduli,

Masyarakat Jawa Barat

Dukung sekarang
Tanda tangan: 63.760Tujuan Berikutnya: 75.000
Dukung sekarang
Sebarkan petisi ini secara langsung atau gunakan kode QR untuk materimu sendiri.Unduh Kode QR

Pengambil Keputusan

  • Joko WidodoPresiden RI
  • Ahmad HeryawanGubernur Jawa Barat
  • Ridwan KamilWalikota Bandung
  • Dedi Taufik KurohmanKepala DISHUB JABAR