KALEIDOSKOP 2016
Orang Papua dan Orde Baru ala Jokowi
Anugerah Perkasa | CNN Indonesia
Rabu, 28 Des 2016 10:00 WIB
Bagikan:
Jakarta, CNN Indonesia -- Jefry Wenda mungkin tak pernah melupakan satu pagi pada 1 Desember 2016. Dia dan sekitar 200 mahasiswa Papua dari Jawa-Bali, menggelar aksi damai untuk menuntut penentuan nasib sendiri orang-orang Papua, di Jakarta.
Mereka melakukan aksi jalan kaki dari kantor LBH Jakarta, kawasan Pangeran Diponegoro menuju Istana Kepresidenan pada jam 08.09 WIB. Jefry adalah Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Papua (AMP).
Namun, 1 Desember bukan sekadar hari menggelar demonstrasi.
Ini juga adalah tanggal yang dikenang sebagai hari kemerdekaan orang-orang Papua—saat bendera Bintang Kejora pertama kali dikibarkan pada 1961.
Ketika para mahasiswa Papua tiba di kawasan Imam Bonjol pada jam 09.00 WIB, mereka diadang ratusan polisi dengan peralatan lengkap. Ada tiga mobil water cannon yang disiagakan. Mereka dilarang melakukan aksi hingga ke Istana Negara.
“Polisi berkeras untuk tahan kami di sana, kami saling dorong,” kata Jefry.
Para demonstran mulai mendesak maju. Polisi menahan. Orasi dari koordinator demonstrasi terus berjalan hingga 15 menit kemudian, sebagian pedemo mulai dipukul aparat keamanan. Ada yang berseragam maupun berbaju sipil.
Tembakan water cannon disemprotkan.
Jefry dan kawan-kawannya bertahan. Sebagian tubuh mereka basah.
Para mahasiswa mulai memakai ikat kepala bergambar Bintang Kejora. Tindakan itu yang membuat aparat bertambah marah. Sebagian mereka memaksa untuk melepaskan kain itu. Kericuhan pun tak terhindarkan. Penangkapan mulai berlangsung. Ada yang dipukul. Ditendang.
“Ada yang disepak sampai hidung berdarah,” kata Jefry. “Sudah jatuh, dia ditendang lagi.”
Jefry sendiri dipukuli. Dia melindungi dirinya dengan menutup kepalanya dengan dua tangan.
Rekannya, Surya Anta—yang menjadi koordinator aksi, juga dipukuli aparat. Surya adalah Juru Bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), terkena pukulan di kepala, pelipis, perut hingga kaki. Baik Jefri maupun Surya akhirnya ditangkap aparat. Mereka berdua dimasukkan ke dalam truk.
“Pengkhianat…pengkhianat,” teriak petugas keamanan.
Water cannon kembali ditembakkan. Massa tetap bertahan hingga menjelang tengah hari.
Sebanyak 10 demonstran yang menuntut referendum Papua pada hari itu, akhirnya langsung diangkut ke Polda Metro Jaya. Pencidukan 1 Desember lalu kian menambah deret panjang dugaan kekerasan oleh aparat keamanan terhadap orang-orang Papua.
Kasus Kekerasan Meningkat
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat, jumlah kekerasan terhadap orang-orang Papua naik sepanjang 2014-2016. Kekerasan itu terkait dengan hak kebebasan berpendapat, di antaranya soal penentuan nasib sendiri. Masing-masing jumlah adalah 19 kasus (2014); 21 kasus (2015); dan 28 kasus (hingga Juli 2016).
Jumlah para demonstran yang ditangkap pun melonjak.
Sepanjang 2014, ada 150 orang ditangkap, 540 orang pada 2015 dan melonjak menjadi 2.628 orang hingga Juli 2016.
Wilayah dengan jumlah tertinggi peristiwa itu diduduki oleh Jayapura yakni dengan 32 peristiwa. Lokasi lain adalah Mimika (12 peristiwa); Yahukimo (9 peristiwa); Merauke (7 peristiwa); dan Nabire (4 peristiwa). Kontras mencatat pihak kepolisian dan TNI diduga menjadi pelaku utama.
Soal Tanah Papua, Presiden Joko Widodo berjanji akan mendengarkan suara rakyat. Ini disampaikan ketika dia merayakan Natal pada Desember 2014, sebulan setelah meraih kekuasaan.
“Kedatangan saya ke Tanah Papua, saya ingin pergunakan sebanyak-banyaknya mendengar suara rakyat Papua,” kata Presiden, saat itu. “Semangat untuk mendengar dan berdialog dengan hati. Inilah yang ingin saya gunakan sebagai fondasi untuk menatap masa depan Tanah Papua.”
Tetapi, pemukulan Jefry Wenda dan mahasiswa Papua di Jakarta, menjadi sisi lain dari pidato Jokowi.
“Harapan orang Papua lebih besar saat dipilihnya Jokowi,” kata Haris Azhar, Koordinator Kontras. “Ternyata Jokowi juga tak lebih baik dibandingkan dengan SBY. Mereka akhirnya mengeras dengan aksi.”
Setiap rezim, bisa jadi, melihat Papua dengan kacamata yang berbeda. Namun ada satu hal yang relatif sama: pendekatan keamanan.
Analisis Setara Institute mencatat, ada tiga pola yang dilakukan oleh rezim pemerintah yang berbeda sejak 1963 hingga kini.
Pada 1963-1998, Presiden Soeharto dengan rezim Orde Baru yang represif, membangun Papua melalui pendekatan keamanan. Akibat pola itu, pembangunan Papua terabaikan dan pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi. Wilayah tersebut dianggap sebagai daerah operasi militer (DOM).
“Generasi produk DOM mewarisi ingatan yang terluka,” kata Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani, “Meradikalisasi generasi Papua melakukan perlawanan.”
Pola lain adalah pendekatan kesejahteraan sepanjang periode 1998-2014. Namun Setara Institute menyatakan, pendekatan keamanan tak jua berubah. Cirinya, aksi penempatan pasukan TNI/Polri hingga ribuan personel di Papua.
Sedangkan di masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla pada 2014 hingga kini, pendekatan yang dipakai adalah pembangunan infrastruktur. Walaupun demikian, Presiden dinilai juga belum menyentuh persoalan mendasar penyebab konflik di Papua. Jakarta dianggap masih melihat perlawanan Papua sebagai gerakan separatis.
“Pelanggaran HAM,” kata Ismail, “Khususnya pada rumpun sipil politik, masih terus terjadi.”
Tetapi Jokowi mengklaim pendekatan menyeluruh sudah dilakukan untuk pembangunan Papua. Melalui Rapat Terbatas awal November lalu, Presiden menegaskan nilai-nilai HAM dan budaya lokal harus menjadi landasan pembangunan di Papua.
“Tidak seperti sebelumnya yang lebih mengedepankan pendekatan keamanan dan ekonomi,” kata Jaleswari Pramodhawardani, Staf Khusus Sekretaris Kabinet pada Maret 2015, “Presiden Jokowi lebih mengedepankan pendekatan dialog.”
Soal alokasi anggaran pun diklaim sebagai upaya pemerintah telah memperhatikan Papua.
Dana transfer untuk Papua dan Papua Barat memang mengalami peningkatan sepanjang 2014-2016. Khusus Papua, nilai masing-masing dana adalah Rp32,4 triliun (2014); Rp36,9 triliun (2015); dan Rp43,6 triliun (2016). Sedangkan Papua Barat adalah Rp13,1 triliun (2014); Rp14,8 triliun (2015); dan Rp16,5 triliun (2016).
“Rakyat Papua harus dilibatkan dalam setiap proses pembangunan,” kata Jokowi dalam rapat tersebut. “Jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton saja.”
Kebebasan Berpendapat Memburuk
Namun sebulan setelah Rapat Terbatas digelar, aksi kekerasan dan penangkapan demonstran Papua dalam dua aksi berbeda, terus terjadi. Masing-masing pada 1 Desember dan 19 Desember 2016. Dari Yogyakarta, Jakarta, Manado, Jayapura, hingga Wamena.
Khusus 19 Desember, 528 orang di pelbagai daerah ditangkap karena mengkritik Trikora—komando Presiden Soekarno pada 1961—yang menggagalkan pembentukan negara Papua Barat oleh Belanda. Saat itu, negara tersebut tengah mempersiapkan kemerdekaan Papua namun ditentang pemerintah Indonesia.
Usai aksi protes Trikora, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) mencatat jumlah warga yang ditangkap—disertai tindakan kekerasan, masing-masing adalah di Merauke (126 orang); di Nabire (74 orang); di Yogyakarta (38 orang); di Gorontalo (34 orang); di Manado (51 orang); di Wamena (165 orang) dan di Jayapura (40 orang).
Ada yang dilepaskan, ada pula yang masih ditahan. Ancaman hukuman menanti: pasal makar dan penghasutan.
Kekerasan terhadap orang Papua, seakan tak pernah berakhir.
Dua hari sebelum Natal tahun ini, CNNIndonesia.com bertemu Jefry Wenda. Perawakan pria asal Wamena itu relatif pendek, dan berkulit gelap—seperti kebanyakan orang Melanesia. Malam itu, Jefry pakai kaos putih serta memakai topi. Dia menilai pelanggaran hak kebebasan berpendapat orang-orang Papua justru bertambah buruk.
Ini belum ditumpuk dengan sederet kasus dugaan pelanggaran HAM lain yang terjadi di rezim Jokowi.
Ada kematian empat siswa dan 17 anak (Desember 2014); penembakan di Kabupaten Yahukimo (Maret 2015); penembakan di Kabupaten Dogiyai (Juni 2015); penembakan di Kabupaten Tolikara (Juli 2015); hingga penembakan di Kabupaten Timika (Agustus 2015). Dan tuntutan Jefry pada malam itu—tak berbeda dengan desakan Aliansi Mahasiswa Papua pada 1 Desember lalu—mungkin, tak bisa dipandang sebelah mata.
“Sudah waktunya hak menentukan nasib sendiri di Papua, harus dilakukan.”
(asa/rdk)
Mereka melakukan aksi jalan kaki dari kantor LBH Jakarta, kawasan Pangeran Diponegoro menuju Istana Kepresidenan pada jam 08.09 WIB. Jefry adalah Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Papua (AMP).
Namun, 1 Desember bukan sekadar hari menggelar demonstrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
ADVERTISEMENT
Para demonstran mulai mendesak maju. Polisi menahan. Orasi dari koordinator demonstrasi terus berjalan hingga 15 menit kemudian, sebagian pedemo mulai dipukul aparat keamanan. Ada yang berseragam maupun berbaju sipil.
Tembakan water cannon disemprotkan.
Jefry dan kawan-kawannya bertahan. Sebagian tubuh mereka basah.
Para mahasiswa mulai memakai ikat kepala bergambar Bintang Kejora. Tindakan itu yang membuat aparat bertambah marah. Sebagian mereka memaksa untuk melepaskan kain itu. Kericuhan pun tak terhindarkan. Penangkapan mulai berlangsung. Ada yang dipukul. Ditendang.
“Ada yang disepak sampai hidung berdarah,” kata Jefry. “Sudah jatuh, dia ditendang lagi.”
Jefry sendiri dipukuli. Dia melindungi dirinya dengan menutup kepalanya dengan dua tangan.
Rekannya, Surya Anta—yang menjadi koordinator aksi, juga dipukuli aparat. Surya adalah Juru Bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), terkena pukulan di kepala, pelipis, perut hingga kaki. Baik Jefri maupun Surya akhirnya ditangkap aparat. Mereka berdua dimasukkan ke dalam truk.
“Pengkhianat…pengkhianat,” teriak petugas keamanan.
Water cannon kembali ditembakkan. Massa tetap bertahan hingga menjelang tengah hari.
Sebanyak 10 demonstran yang menuntut referendum Papua pada hari itu, akhirnya langsung diangkut ke Polda Metro Jaya. Pencidukan 1 Desember lalu kian menambah deret panjang dugaan kekerasan oleh aparat keamanan terhadap orang-orang Papua.
 Sekitar 200 demonstran melakukan aksi unjuk rasa 1 Desember lalu, terkait dengan penentuan nasib sendiri orang-orang Papua. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) |
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat, jumlah kekerasan terhadap orang-orang Papua naik sepanjang 2014-2016. Kekerasan itu terkait dengan hak kebebasan berpendapat, di antaranya soal penentuan nasib sendiri. Masing-masing jumlah adalah 19 kasus (2014); 21 kasus (2015); dan 28 kasus (hingga Juli 2016).
Jumlah para demonstran yang ditangkap pun melonjak.
Sepanjang 2014, ada 150 orang ditangkap, 540 orang pada 2015 dan melonjak menjadi 2.628 orang hingga Juli 2016.
Wilayah dengan jumlah tertinggi peristiwa itu diduduki oleh Jayapura yakni dengan 32 peristiwa. Lokasi lain adalah Mimika (12 peristiwa); Yahukimo (9 peristiwa); Merauke (7 peristiwa); dan Nabire (4 peristiwa). Kontras mencatat pihak kepolisian dan TNI diduga menjadi pelaku utama.
Soal Tanah Papua, Presiden Joko Widodo berjanji akan mendengarkan suara rakyat. Ini disampaikan ketika dia merayakan Natal pada Desember 2014, sebulan setelah meraih kekuasaan.
“Kedatangan saya ke Tanah Papua, saya ingin pergunakan sebanyak-banyaknya mendengar suara rakyat Papua,” kata Presiden, saat itu. “Semangat untuk mendengar dan berdialog dengan hati. Inilah yang ingin saya gunakan sebagai fondasi untuk menatap masa depan Tanah Papua.”
Tetapi, pemukulan Jefry Wenda dan mahasiswa Papua di Jakarta, menjadi sisi lain dari pidato Jokowi.
“Harapan orang Papua lebih besar saat dipilihnya Jokowi,” kata Haris Azhar, Koordinator Kontras. “Ternyata Jokowi juga tak lebih baik dibandingkan dengan SBY. Mereka akhirnya mengeras dengan aksi.”
 Jokowi menyatakan pembangunan Papua harus menggunakan prinsip HAM.(CNN Indonesia/Christie Stefanie) |
Analisis Setara Institute mencatat, ada tiga pola yang dilakukan oleh rezim pemerintah yang berbeda sejak 1963 hingga kini.
Pada 1963-1998, Presiden Soeharto dengan rezim Orde Baru yang represif, membangun Papua melalui pendekatan keamanan. Akibat pola itu, pembangunan Papua terabaikan dan pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi. Wilayah tersebut dianggap sebagai daerah operasi militer (DOM).
“Generasi produk DOM mewarisi ingatan yang terluka,” kata Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani, “Meradikalisasi generasi Papua melakukan perlawanan.”
Pola lain adalah pendekatan kesejahteraan sepanjang periode 1998-2014. Namun Setara Institute menyatakan, pendekatan keamanan tak jua berubah. Cirinya, aksi penempatan pasukan TNI/Polri hingga ribuan personel di Papua.
Sedangkan di masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla pada 2014 hingga kini, pendekatan yang dipakai adalah pembangunan infrastruktur. Walaupun demikian, Presiden dinilai juga belum menyentuh persoalan mendasar penyebab konflik di Papua. Jakarta dianggap masih melihat perlawanan Papua sebagai gerakan separatis.
Tetapi Jokowi mengklaim pendekatan menyeluruh sudah dilakukan untuk pembangunan Papua. Melalui Rapat Terbatas awal November lalu, Presiden menegaskan nilai-nilai HAM dan budaya lokal harus menjadi landasan pembangunan di Papua.
“Tidak seperti sebelumnya yang lebih mengedepankan pendekatan keamanan dan ekonomi,” kata Jaleswari Pramodhawardani, Staf Khusus Sekretaris Kabinet pada Maret 2015, “Presiden Jokowi lebih mengedepankan pendekatan dialog.”
Soal alokasi anggaran pun diklaim sebagai upaya pemerintah telah memperhatikan Papua.
Dana transfer untuk Papua dan Papua Barat memang mengalami peningkatan sepanjang 2014-2016. Khusus Papua, nilai masing-masing dana adalah Rp32,4 triliun (2014); Rp36,9 triliun (2015); dan Rp43,6 triliun (2016). Sedangkan Papua Barat adalah Rp13,1 triliun (2014); Rp14,8 triliun (2015); dan Rp16,5 triliun (2016).
“Rakyat Papua harus dilibatkan dalam setiap proses pembangunan,” kata Jokowi dalam rapat tersebut. “Jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton saja.”
 Salah satu aktivitas pembangunan infrastruktur Jalan Trans Papua. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan) |
Namun sebulan setelah Rapat Terbatas digelar, aksi kekerasan dan penangkapan demonstran Papua dalam dua aksi berbeda, terus terjadi. Masing-masing pada 1 Desember dan 19 Desember 2016. Dari Yogyakarta, Jakarta, Manado, Jayapura, hingga Wamena.
Khusus 19 Desember, 528 orang di pelbagai daerah ditangkap karena mengkritik Trikora—komando Presiden Soekarno pada 1961—yang menggagalkan pembentukan negara Papua Barat oleh Belanda. Saat itu, negara tersebut tengah mempersiapkan kemerdekaan Papua namun ditentang pemerintah Indonesia.
Ada yang dilepaskan, ada pula yang masih ditahan. Ancaman hukuman menanti: pasal makar dan penghasutan.
Kekerasan terhadap orang Papua, seakan tak pernah berakhir.
Dua hari sebelum Natal tahun ini, CNNIndonesia.com bertemu Jefry Wenda. Perawakan pria asal Wamena itu relatif pendek, dan berkulit gelap—seperti kebanyakan orang Melanesia. Malam itu, Jefry pakai kaos putih serta memakai topi. Dia menilai pelanggaran hak kebebasan berpendapat orang-orang Papua justru bertambah buruk.
Ini belum ditumpuk dengan sederet kasus dugaan pelanggaran HAM lain yang terjadi di rezim Jokowi.
Ada kematian empat siswa dan 17 anak (Desember 2014); penembakan di Kabupaten Yahukimo (Maret 2015); penembakan di Kabupaten Dogiyai (Juni 2015); penembakan di Kabupaten Tolikara (Juli 2015); hingga penembakan di Kabupaten Timika (Agustus 2015). Dan tuntutan Jefry pada malam itu—tak berbeda dengan desakan Aliansi Mahasiswa Papua pada 1 Desember lalu—mungkin, tak bisa dipandang sebelah mata.
“Sudah waktunya hak menentukan nasib sendiri di Papua, harus dilakukan.”
(asa/rdk)
Bagikan:
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI UNTUK ANDA
LAINNYA DI DETIKNETWORK