Jelang Pasar Bebas ASEAN 2015, Kondisi Tenaga Kerja RI Kritis

Sidoarjo - Indonesia akan menghadapi pasar bebas ASEAN atau penyatuan masyarakat ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) di 2015. Namun kondisi ketenagakerjaan dalam negeri saat ini diakui pemerintah masih kritis.

"Kondisi kritis kita ada dua. Pertama, kita akan menghadapi pengangguran yang akan semakin besar jumlahnya. Kondisi kritis kedua, kita akan memasuki masyarakat ekonomi ASEAN 2015, di mana waktunya tingal setahun. Sementara SDM (sumber daya manusia) kita, keterampilannya, kompetensinya masih amat sangat mengkhawatirkan," ujar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar saat membuka acara Gerakan Penanggulangan Pengangguran Nasional Tahun 2013 dan Pencanangan Gerakan Perempuan Mandiri di Negeri Sendiri di The Sun Hotel, Sidoarjo, Jawa Timur pada Sabtu (30/11/2013).

Menteri asal Jombang ini menerangkan, kondisi kritis penganguran sama dengan kondisi kritis kualitas SDM masyarakat Indonesia dalam menghadapi persaingan ASEAN. "Di mana jarak batas masuknya tenaga kerja ASEAN ke tanah air semakin mudah, maka kita akan menghadapi bahaya," erangnya.

Pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengatakan, perlu dilakukan langkah-langkah yang harus melibatkan semua komponen masyarakat seperti organisasi keagamaan, organisasi sosial, organisasi masyarakat, organisasi profesi untuk terus bersama pemerintah meningkatkan SDM.

"Membuat lapangan pekerjaan baru dengan membangun wirausaha yang bagus. Pelatihan-pelatihan sesuai komptensi yang bisa mengisi kekosongan (lapangan pekerjaan) dari ancaman tenaga kerja anggota ASEAN di 2015," paparnya sambil menambahkan, prlu diperbanyak kegiatan seperti Gerakan Penanggulangan Pengangguran.

"Pemerintah daerah dan pemerintah pusat bersinergi all out dan tiak bisa bekerja biasa-biasa saja, tetapi harus mengambil langkah terobosan," tuturnya.

Muhaimin berharap dalam setahun ini dapat menekan angka pengangguran sekitar 1 juta orang. Termasuk pengangguran dari pekerja informal atau paruh waktu.

"Kita punya jenis pelatihan. Kita punya alat pelatihan. Kepala pemerintah daerah, kalau butuh alat pelatihan, kita siapkan. Nggak usah melihat gedungnya, kita bisa latihan di bawah pohon, kita bisa latihan dimanapun yang bisa masuk di sektor industri," cetus Muhaimin.

(roi/dnl)