Sumber :
- VIVA.co.id / Agus Rahmat
VIVA.co.id - Pemerintah Indonesia meminta Turki tidak terlalu dalam mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Penegasan itu menanggapi adanya permintaan Presiden Turki Recep Tayip Erdogan agar menutup sejumlah sekolah di Indonesia, karena terkait organisasi Feto, yang mereka tuding berada di balik percobaan kudeta.
"Indonesia adalah negara yang demokratis. Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi, selalu mengedepankan politik bebas aktif. Tentunya kita juga tidak mau urusan dalam negeri kita dicampuri oleh siapapun, maka dengan demikian urusan dalam negeri Indonesia menjadi tanggung jawab Indonesia," ucap Sekretaris Kabinet Pramono Anung, saat ditemui di ruangannya, Jumat, 29 Juli 2016.
Turki menduga, setidaknya ada sembilan sekolah terkait organisasi Feto di Indonesia. Sekolah itu tersebar di sejumlah wilayah, yaitu satu sekolah di Depok, Jawa Barat; satu sekolah di Bandung, Jawa Barat; satu sekolah di Tangerang Selatan, Banten; satu sekolah di Semarang, Jawa Tengah; satu sekolah di Sragen, Jawa Tengah; satu sekolah di Yogyakarta; dua sekolah di Aceh; dan, satu sekolah di Kalimantan Selatan.
Baca Juga :
Dukung TNI Pakai Istilah OPM, Bamsoet: Urusan HAM Bicarakan Kemudian, Saya Siap Pasang Badan
Namun urusan sekolah itu, Pramono bilang, menjadi urusan Indonesia karena berada dalam kedaulatan bangsa Indonesia.
"Termasuk siapapun yang secara resmi diatur dalam undang-undang telah mendapatkan persetujuan oleh pemerintah di Indonesia. Tentunya peraturan perundangan Indonesia-lah yang digunakan. Karena kedaulatan itu menjadi penting bagi Indonesia," tegas mantan Sekjen DPP PDIP itu.
Feto, adalah organisasi yang dipimpin Fethullah Gullen. Orang itu dituding sebagai perencana upaya kudeta Presiden Erdogan. Dalam keterangannya, Kedutaan Besar Turki mengungkapkan, ada sejumlah sekolah di Indonesia, yang diduga terkait dengan organisasi teroris ini.
"Kami telah lama mengungkapkan keprihatinan kami tentang kegiatan organisasi teroris Feto di Indonesia ke pejabat Indonesia," tulis kedutaan dalam keterangannya yang dikutip VIVA.co.id, Jumat 29 Juli 2016.
Berdasarkan informasi yang diterima Kedubes Turki dari Kementerian Agama Republik Indonesia, pihak kementerian juga telah mengirimkan surat resmi kepada universitas negeri di Jakarta Selatan, untuk menutup mimbar Gulen di sana, beberapa waktu lalu.
Seperti diketahui, sekelompok militer Turki berupaya melakukan kudeta di negara itu pada 16 Juli 2016 silam. Namun, kudeta itu berhasil digagalkan tentara pro pemerintah. Dalam peristiwa itu, seorang jenderal terbunuh dan sedikitnya 754 tentara telah ditangkap.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebutkan, para pihak yang terlibat dalam upaya kudeta itu akan mendapatkan ganjaran setimpal atas kekacauan yang mereka timbulka
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Termasuk siapapun yang secara resmi diatur dalam undang-undang telah mendapatkan persetujuan oleh pemerintah di Indonesia. Tentunya peraturan perundangan Indonesia-lah yang digunakan. Karena kedaulatan itu menjadi penting bagi Indonesia," tegas mantan Sekjen DPP PDIP itu.
