Apa yg ingin dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan dana haji untuk kepentingan investasi dan juga infrastruktur sama dengan yg dilakukan penyelenggara ibadah umrah (PIU)/travel nakal.

Menggunakan dana tanpa izin, kemudian menjanjikan hal yg manis-manis selangit kepada calon jamaah (harga murah, fasilitas mewah, pelayanan wah). Sementara itu, dananya kemudian dicuri (meminjam tanpa ijin bukankah artinya mencuri?) untuk dibisniskan. Dengan harapan sebagian dari keuntungan bisnis tersebut kemudian digunakan untuk mensubsidi fasilitas calon jamaah. Bisa memang, namun bisa bertahan berapa lama? Karena TIDAK ADA SATU PUN bisnis dan investasi yg tidak beresiko, walaupun yg mengatakan dan menjaminnya seorang Presiden sekalipun. Presiden bukan Tuhan!

Ingat, jamaah itu menyetorkan dananya dengan SATU niat, menunaikan ibadah. Tidak yg lain. Tidak investasi, tidak pula dipinjam atau lainnya. Artinya, jika tidak ada ijin, maka dana tersebut HARAM untuk digunakan selain untuk keperluan ibadah (haji atau umrah). Apakah negeri ini mau dibangun oleh dana haram? Walau konon hasil investasi ini pun diperuntukkan untuk tambahan fasilitas jamaah haji, apakah kemudian calon jamaah haji mau mendapatkan fasilitas dari dana haram? Bertamu ke rumah-Nya dengan harta yg terkotori harta haram apakah tidak memalukan?

Berapa banyak penyelenggara ibadah umrah/travel yg kemudian gulung tikar? Dikejar-kejar jamaahnya dengan masalah bertumpuk hingga ke tanah suci sana? Terlantar dan sebagainya. Kecewa dan sebagainya? Banyak!

Berapa banyak bisnis yg modalnya dari hasil 'pencurian' ini yg sukses? Tidak ada!

Jangan main-main dengan tamu Allah. Allah sebagai tuan rumah yg akan menjaga. Pemerintah sebagai 'travel plat merah' yg menjadi perantara Allah dengan tamunya, jangan sampai bernasib sama dengan travel-travel swasta yg nakal. Atau, jika tetap memaksa, silakan saja. Tunggulah balasan 'Tuan Rumah' kepada 'perantara tamu-Nya'...

Atau apakah memang rezim ini sudah tidak takut lagi dengan Allah Yang Maha Perkasa dan Kuasa?

Walaupun dengan resiko penjadualan ulang, saya lebih baik menarik semua biaya ibadah haji yg telah disetorkan dan menyetorkannya kembali setelah rezim ini berakhir. Asalkan dana hajinya betul-betul terjaga kesucian sumber dan peruntukkannya. Sekali lagi, jika pemerintah tetap memaksa, TARIK SEMUA BIAYA HAJI! Dan medaftar kembali saja setelah rezim ini berganti!

Karena ibadah haji (dan umrah) bukan tentang kemampuan, tetapi adalah tentang kelayakkan diri yg bertemu dengan kesiapan memenuhi undangan Allah Yang Maha Rahman.

#AMI
#SelamatkanIndonesia
#LintasanPikiran