Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar: Presiden Bilang Pungli Rp 10.000 Saja Diurus, Itu "Nyindir" Kita

Kompas.com - 20/10/2016, 17:47 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk memberantas pungutan liar.

Ia mengaku tersindir dengan pernyataan Presiden yang mengatakan akan mengurus pungli, bahkan yang hanya Rp 10.000.

Padahal, lanjut Ganjar, urusan pungli terutama yang terjadi di daerah dengan jumlah yang kecil merupakan urusan setiap kepala daerah masing-masing.

"Presiden ngomong Rp 10.000 pun saya urus, itu nyindir kita (kepala daerah)," kata Ganjar seusai mengikuti rapat koordinasi antara para gubernur dan Presiden di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Ganjar mengatakan, pencegahan dan pemberantasan pungli di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini sudah sangat baik.

Kalaupun masih ada pungli, setiap anggota masyarakat yang melihat atau mengetahui bisa melapor ke akun Twitter-nya, @ganjarpranowo.

"Pegawai Pemprov Jateng pungli, kami beresi detik itu," kata dia.

(Baca: Jokowi Bicara Pemberantasan Pungli, Para Gubernur Mengangguk-angguk)

Namun, ia tidak bisa menjamin apakah hal yang sama diterapkan di lingkungan pemerintah kabupaten atau kota se-Jawa Tengah.

Untuk itu, dia mengaku akan segera berkoordinasi dengan bupati dan wali kota se-Jawa Tengah untuk melaporkan hasil rapat koordinasi dengan Presiden.

Ini sesuai instruksi Jokowi terkait masalah adanya pungli dalam pembuatan kartu tanda penduduk dan izin mendirikan bangunan, yang pengurusannya ada di tingkat kabupaten/kota.

"Kita (kepala daerah) harus tahu diri. Kalau itu jangan Presiden-lah. Kita urus sendiri," kata Ganjar.

Jokowi sebelumnya berkali-kali mengatakan bahwa ia akan mengurus langsung pungli yang terjadi di berbagai sektor, bahkan yang hanya Rp 10.000.

Dalam sambutannya pada rapat koordinasi siang ini, Jokowi mengajak para gubernur untuk turut berkontribusi memberantas pungutan liar di sektor pelayanan publik.

Jokowi mengaku menerima puluhan ribu laporan dari masyarakat terkait praktik pungutan liar di sejumlah sektor pelayanan publik.

Berdasarkan informasi itu, nilai pungli tidak besar, hanya berkisar Rp 10.000, Rp 50.000, Rp 100.000, hingga Rp 1.000.000.

(Baca: Jokowi: Pungli Rp 10.000 Pun Saya Urus, yang Triliunan Biar KPK)

"Bukan masalah urusan Rp 10.000, ya. Tapi pungli ini sudah membuat masyarakat kita susah dalam mengurus sesuatu," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com