JAKARTA - Konflik kepentingan di tengah polemik perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia tak bisa dilepaskan dari sosok Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan.
Menurut pengamat politik dari Pusat Studi Keamanan dan Politik Universitas Padjajaran (Unpad), Muradi, sikap Luhut yang menyebut laporan Menteri ESDM Sudirman Said tanpa izin Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin memperkeruh situasi di Kabinet Kerja.
"Sikap Luhut ini memperkeruh. Seharusnya dengan posisi dia yang bagus ke presiden tidak membuat dia mengatakan itu tidak mendapat restu presiden. Itu seharusnya bagian dari internal manajemen isu," katanya, Senin (23/11/2015).
Muradi mengatakan, ada tiga faktor yang melatarbelakangi sikap Luhut. Pertama, karena merasa punya power. Kedua, dirinya turut disebut dalam rekaman dan membuatnya merasa bersalah. Terakhir, bisa jadi karena minder secara politik.
Luhut, kata Muradi, sebaiknya tak perlu mengungkap hal tersebut ke publik. Pasalnya, akan semakin menyiratkan adanya konflik kepentingan terkait PT Freeport Indonesia. Melihat tingkah laku Luhut, Muradi pun menyarankan Presiden Jokowi untuk mengerem Luhut agar tidak membuat gaduh Kabinet Kerja.
"Presiden harus mampu mengendalikan Luhut. Apa motif dia? Luhut ini memperkeruh. Dia mestinya banyak menahan diri," ujarnya.
Presiden Jokowi juga harus membenahi manajemen isu di tataran pemerintah oleh Sekretaris Kabinet, Kementerian Sekretaris Negara, dan Kantor Staf Presiden. "Ini sebenarnya lebih pada tugasnya Kantor Staf Presiden, Setneg, dan Setkab agar isu tidak liar. Kecuali memang by design, karena tidak mungkin semua dilimpahkan ke presiden," pungkasnya.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
(Ari)
